Tjarda dibebaskan

Oleh Rosihan Anwar.
Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, setelah mendekam dalam penjara Jepang di Manchuria menyusul kapitulasi Belanda di Kalijati 9 Maret 1942, dibebaskan oleh tentara Uni Soviet pada 17 Agustus 1945, kebetulan persis pada hari Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itulah uniknya sejarah. Tjarda bersama komandan tentara Knil, Letjen Hein Ter Poorten (1888-1968), yang tinggal di vila Mei Ling Bandung, diangkut ke penjara Sukamiskin yang pada awal 1930-an tempat ditahannya Ir Soekarno. Pada 16 April mereka dipindahkan oleh Jepang ke tangsi Batalyon X di Jakarta. Pada 5 Januari 1943, mereka berada di penjara Changi di Singapura. Pada 10 Januari dibawa ke Jepang. Lalu dipindahkan ke Formosa (Taiwan di mana mereka disuruh menggembala kambing). Pada 9 Oktober, mereka diangkut ke Manchuria dan diinternir di Sian, 200 km sebelah utara Kota Mukden. Setelah Uni Soviet mengumumkan perang kepada Dai Nippon, maka 17 Agustus 1945 mereka dibebaskan oleh ten-tara Uni Soviet. Pada 1 September 1945 mereka diterbangkan dari Chungking ke Colombo, Ceylon. Ketika tiba di Colombo, Dr HJ van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menelepon Tjarda untuk singgah sebentar di Batavia, tapi Tjarda menolak. Pada 9 September 1945 Tjarda dan Ter Poorten disambut oleh Putri Juliana di Bandara Eindhoven.
Pengarang J de Kadt, yang diinternir di Cimahi pada zaman Jepang, bersikap pro-Republik Indonesia, menulis dalam buku, De Indische Tragedie, tentang Gubernur Jenderal Tjarda. Tjarda dengan senyuman kaku dan konvensional selalu memperlihatkan bagian atas giginya. Tapi, terhadap pergerakan rakyat Indonesia untuk merdeka, dia sama sekali tidak ramah dan simpatik. Tjarda, yang tergolong kaum bangsawan Belanda adalah reaksioner, konservatif, dan tidak senang terhadap politik etis dan progresif dari kalangan tertentu di Negeri Belanda terhadap kaum nasionalis Indonesia. Pada 1936, dia mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal dan segera berhadapan dengan keinginan kaum nasionalis Indonesia. Anggota Volksraad, Soetardjo Kartohadikoesoemo, mengajukan sebuah mosi yang meminta parlemen Belanda mengadakan konferensi para wakil Negeri Belanda dan Hindia Belanda untuk membicarakan sebuah rencana yang perlahan-lahan akan membawa pada suatu keadaan kemerdekaan bagi Hindia. Dipikirkan dalam masa sepuluh tahun, Soetardjo menjelaskan, ini bukan berarti lepas dari Negeri Belanda. Semacam status dominion atau gemenebest. Ternyata akhir September 1936 mosi Soetardjo diterima di Dewan Rakyat dengan 26 suara pro dan 19 suara anti. Tjarda, yang dikenal sebagai orang yang bekerja dengan cepat dan tertib, barulah pada September 1938 -- jadi dua tahun kemudian-- mengirimkan petisi Soetardjo itu ke pemerintah di Nederland. Disertai dengan nasihat Gubernur Jenderal yang berbunyi "Mosi itu dalam bentuk yang sekarang secara konstitusional tidak bisa diterima". Pada 16 November 1938, petisi Soetardjo dengan keputusan Kerajaan ditolak. Itulah ilustrasi dari sikap Tjarda terhadap gerakan nasionalisme Indonesia.
Peristiwa kematian anggota Volksraad, Mohamad Hoesni Thamrin, yang serba misterius, terjadi di bawah pemerintahan Tjarda. Pada 8 Januari 1941, tokoh pemimpin kaum Betawi dan anggota Parindra itu dikenakan tahanan rumah dengan cara menghina sekali. Tiga hari kemudian orang menemukan jenazah Thamrin. W Buijze dalam bukunya Kalijati, 8-9 Maret 1942- De ondergang van een wereldri jk, yang baru terbit di Negeri Belanda, menulis "Mengenai apa yang persis telah terjadi, orang bungkam dalam semua bahasa. Orang hanya beranggapan bahwa telah terjadi bunuh diri sendiri (zelfmoord) selama tahanan rumah Thamrin, di bawah mata para penjaganya. Kabar angin melakukan pekerjaannya. Soal itu sangat berat bagi pemerintah Hindia. Pemakaman nasionalis besar yang tutup usia pada umur 47 tahun berwujud sebuah demonstrasi besar-besaran dari lebih 10.000 orang Indonesia untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan". Kekecilan jiwa Tjarda kentara pada perundingan di Kalijati 8-9 Maret 1942. Jepang menuntut agar Jenderal Ter Poorten bersama Gubernur Jenderal Tjarda datang dari Bandung ke Kalijati untuk merundingkan soal kapitulasi Belanda. Waktu diberitahu oleh Poorten, Tjarda menolak. Seperempat jam kemudian, Ter Poorten menelepon lagi. Dia bilang Bandung akan dihancurkan oleh Jepang, Vaarwel Tot Betere Tijden, Tjarda punya tabiat halsstarrig atau keras kepala. Waktu Ter Poorten menganjurkan agar di semua mobil dikibarkan bendera putih, Tjarda menolak, maka di mobilnya tetap berkibar bendera Belanda. Tiba di vila Isola, perwira staf Jepang datang bertanya, apakah Gubernur Jenderal mau melapor kepada Jenderal Imamura di Kalijati. Tjarda cuek saja. Dia bilang: "Bila orang Jepang itu betul-betul mau melihat saya, biar dia datang ke mari. Dia lalu bisa yakin saya memang ada dalam mobil". Akhirnya pukul 10.30 iring-iringan mobil pihak Belanda bisa bergerak menuju Kalijati. Di sana berlangsung drama kapitulasi Belanda kepada Jepang. Tjarda memperlihatkan sikap yang tidak bermartabat, sehingga satu ketika praktis diusir oleh Jenderal Imamura dari ruang perundingan. Setibanya di Nederland dari penjara di Manchuria, Tjarda berhenti sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 16 Oktober 1945. Tapi, jabatan baru diciptakan buat dia, yaitu sebagai Duta besar Belanda di Paris. Jenderal Ter Poorten hilang sama sekali dari pentas. Tjarda tetap tidak setuju dengan Indonesia Merdeka. Tetap benci kepada Soekarno dan RI. Dia meninggal dunia pada usia tua sekali, yakni 98 tahun.
Penulis adalah wartawan senior
Tulisan ini dari Suara pembaruan http://www.suarapembaruan.com/last/index.html

Dari TKR sampai TRI

Seperti tertulis dalam sejarah, PETA (Tentara Sukarela Pembela Tanah Air) dibubarkan sendiri oleh bosnya, Jepang. Pada tanggal 18 Agustus 1945 muncul perintah tersebut dari pimpinan tentara Jepang agar Daidang (setingkat batalyon) PETA dibubarkan. Bahkan Panglima tentara ke 16 yang berkuasa di Jawa, Jenderal Nagano Yuchiro pada tanggal 19 Agustus 1945 mengucapkan pidato perpisahan pada semua anggota PETA yang dibubarkan itu. Pembubaran ini diikuti pelucutan senjata para anggotanya. Setelah itu mereka disuruh pulang dengan diberikan bekal seperlunya. Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai bagian daripada Badan Pertolongan Korban Perang. BKR bukan badan militer dan semata-mata semacam Hansip Wanra saja saat itu. Pada tanggal 5 Oktober 1945, B.K.R ini dengan maklumat Pemerintah no.6, telah ditransformasikan menjadi T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat). Isi maklumat : untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 6 Oktober 1945 keluar maklumat tambahan yaitu, sebagai menteri keamanan rakyat diangkat Soeprijadi. Ternyata Soeprijadi sang tokoh pimpinan pemberontakan PETA Blitar ini, tidak pernah muncul. Namun Pemerintah tetap mempertahankan namanya sampai nanti Soedirman diangkat sebagai Panglima T.K.R. Perihal TKR ini dibicarakan untuk pertama kali oleh kabinet R.I pertama (Kabinet Presidentiel dipimpin Presiden Soekarno) pada tanggal 15 Oktober 1945 bertempat dirumah Soekarno jalan Pegangsaan Timur no.56 Jakarta. Semua menteri hadir kecuali Soekarno. Para mantan tentara KNIL (tentara Hindia Belanda) yang hadir adalah Oerip Soemohardjo, Soedibjo, Samidjo dan Didi Kartasasmita. Mantan PETA yang hadir adalah Dr Soetjipto dan Kafrawi. Saat itu berhasil ditetapkan bahwa Oerip Soemohardjo, mantan mayor KNIL yang sudah pensiun, sebagai Kepala Markas Besar Oemoem dan juga sebagai formatir organisasi. Markas besar T.K.R (MBT) segera dibentuk dengan kota Yogya sebagai pusatnya. Untuk pengembangan di Sumatera, pada tanggal 5 November 1945 Dr AK Gani diangkat sebagai organisator dan koordinator T.K.R diseluruh Sumatrera. Tanggal 20 Oktober 1945, Kementerian Keamanan Rakyat mengumumkan secara resmi pengangkatan Soeprijadi selaku Panglima dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf. Nama lain yang disebut-sebut adalah Moehamad Soeljoadikoesoemo sebagai menteri keamanan ad interim. Tapi karena penolakan dari berbagai pihak dia tidak pernah memangku jabatan tersebut. Menteri Keamanan Rakyat baru diisi oleh Amir Sjariifudin dalam Kabinet Sjahrir pertama (kabinat RI ke II) pada Bulan Oktober 1945. Pada tanggal 27 Oktober 1945 Pemerintah mengeluarkan maklumat tentang T.K.R. yaitu sebagai bagian dari maklumat pemerintah tentang pemberian perintah dan petunjuk kepada penduduk. Dikatakan : Pemerintah R.I lagi berusaha menyusun secepat-cepatnya TENTARA KEAMANAN RAKYAT untuk menanggung kemanan Dalam Negeri….. Kemudian agar para pemuda yang berminat berpartisipasi pada lembaga militer ini. Pada tanggal 2 Nopember 1945, pemerintah nasional kota Jakarta misalnya, memang menyerukan agar para bekas PETA, HEIHO, militer Hindia Belanda, Pelopor, Hisbullah, dan para pemuda lainnya yang berumur 18 tahun keatas supaya mendaftarkan namanya bagi tentara keamanan rakyat. Pendaftaran dilakukan dibalai agung kota (kira-kira sekarang kator DKI Jaya), Gambir Selatan no.9. mulai tanggal 3 November 1945 jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Meskipun Kepala Staf dan MBT sudah ada tapi Panglima T.K.R baru saja terpilih pada tgl 12 November 1945 dalam konperensi tentara di Yogya. Kolonel Soedirman mantan Daidancho PETA dan komandan batalyon Banyumas terpilih secara aklamasi dalam konperensi T.K.R di Yogyakarta itu. Tapi dirinya baru pada tanggal 18 Desember 1945 atau dalam masa pemerintahan kabinet Sjahrir I, resmi ditetapkan sebagai Panglima Besar. Penundaan pelantikan ini menurut Anderson menandakan adanya persaingan dan pertentangan antara pemerintah dan komando tertinggi militer. Soedirman sendiri setelah konperensi TKR di Yogya sempat kembali dahulu kepada induk pasukannya di Kroya dan memimpin pertempuran di Ambarawa. Bintangnya memuncak naik ketika sebagai Panglima Perang berhasil dengan gemilang mengusir tentara Sekutu dari Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1946. Organisasi T.K.R awal sangat besar. Organisasi ini menganut konsep struksur organisasi KNIL yaitu berbentuk Komandemen, Divisi, dan Resimen. Komandemen yang telah dibentuk saat itu adalah Komandemen Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Komandemen membawahi sejumlah Divisi. Misalnya Jawa Barat yang dipimpin oleh jenderal mayor Didi Kartasasmita dan bermarkas di Purwakarta, memiliki tiga Divisi. Dibawah Divisi terdapat sejumlah resimen dan selanjutnya. Baik Komandemen maupun Divisi pada dasarnya sudah menganut konsep teritorial. Selama Pemerintahan Sjahrir, tentara berhasil mengkonsolidasikan diri dengan baik dan menuju kesempurnaan organisasi. Pada tanggal 7 Januari 1946 dikeluarkan maklumat no.2 tentang perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan rakyat (juga disingkat T.K.R). Kementerian keamanan diganti namanya menjadi kementerian pertahanan. Tanggal 25 Januari 1946 T.K.R dirubah lagi menjadi T.R.I (Tentara Republik Indonesia). Dan satu bulan kemudian yaitu pada tanggal 23 Februari 1946 dibentuklah panitia besar penyelenggara organisasi tentara. Tugas pokok panitia ini adalah membentuk peraturan tentang,
1. Bentuk kementerian pertahanan
2. Bentuk ketentaraan.
3. Kekuatan tentara.
4. Organisasi tentara..
5. Peralihan dari keadaan TKR kekeadaan susunan TRI.
6. Kedudukan laskar-laskar dari barisan-barisan bersenjata dari badan-badan ketentaraan yang bukan badan pemerintah.
Sebagai anggota panitia diangkat, Didi Kartasasmita, Kafrawi, Suryadarma, Sukandar, Soejoto, Holan Iskandar, TB Simatupang,Oerip Soemohardjo, Sutirto, Mr Soepomo, Ir Rooseno dan Drg Mustopo. Lalu pemerintah menetapkan susunan markas besar dan kementerian pertahanan baru. Setelah itu pada tanggal 23 Mei 1946, markas tertinggi tentara mengundang rapat seluruh pimpinan divisi dan resimen. Musyawarah besar ini membahas struktur organisasi T.R.I yang baru yang lebih kompak dan efisien. Dengan perkataan lain Komandemen ditiadakan dan sebagai penggantinya di Jawa dibentuk tujuh buah divisi. Nasution bercerita dalam bukunya, Di gedung Sekolah Kepandaian Puteri sebelah barat laut M.B.T, diadakan rapat penerangan (briefing). Kemudian timbullah proses penentuan Panglima-panglima baru menurut organisasi baru, yang berarti jumlah Panglima berkurang dari 10 menjadi 7 dan 3 Panglima Komandemen ditiadakan…..pemilihan dilakukan oleh komandan-komandan resimen…..ternyata saya diangkat sebagai Panglima Divisi I.

Alternative Fuels as a Solution: History of Alternative Fuel Development

Alternative Fuels as a solution : History of Alternative Fuel Development
by Zach Carson
The history of biofuels has less to do with technology advancements and more to do with political and economical greed. In order to understand the foundation for biofuel technology though, it is necessary to know the history of the diesel engine. In 1893, a German Inventor named Rudolph Diesel published a paper entitled "The theory and Construction of a Rational Heat Engine". In this paper, he described a revolutionary new engine where air would be compressed by a piston to increase pressure and therefore raise temperatures. (Planet Fuels, 2001) Because of the high temperatures, it was found that the engine could run off a variety of vegetable oils such as hemp and peanut oil. In 1911, at the Worlds Fair in Paris, Rudolph ran his engine on peanut oil, and later described that "the diesel engine can be fed with vegetable oils and will help considerably in the development of the agriculture of the countries which use it." Rudolph wanted an alternative to expensive and inefficient steam engine, and his new diesel engine was the answer.
Two years after the Worlds Fair, Diesel was found dead. It was rumored that the German government assassinated him in order to keep his new technology out of the UK submarine fleet. Shortly after this, the Germans introduced diesel engine technology in their U-boats, which contributed to much of their success during wartime. After his death, the petroleum industry capitalized on this new engine, altering it to run on the by-product of petroleum distillation called "Diesel #2". (Boyle, 2003)
Also during this time, Henry Ford, creator the Model T and contributor to the advancement of the assembly line, became convinced that renewable resources were the key to success in the automotive field. Ford built an ethanol plant in the Midwest, and formed a partnership with Standard Oil to sell and distribute it in the states. In the early 1920's, biofuels made up 25 percent of all fuel sales. (Sahlman, 2003). But, with the rapid growth of industry and economic growth of major players in the industrial field, biofuels and renewable resource growth was threatened. There were a few major players who had a lot of political pull and contributed to the downfall of biofuels and renewable resources. William Randolph Hurst produced nearly all the paper in the US, and was threatened by the many uses of the hemp plant. Andrew Mellon, secretary of the Treasurer and financial backer of the DuPont Company, patented a chemical necessary to produce wood pulp in paper. The Rockefellers were developing large empires from the use of petroleum, and biofuels threatened all of their niche their markets. These key players all had vested interests in seeing renewable resource use decreased, the hemp industry destroyed and biomass fuels forgotten. (PlanetFuels, 2003)
By the beginning of World War II, by undercutting biomass fuel prices, the petroleum companies monopolized on fuel causing the biomass industry shut down. The industry's agenda was to make more money, and they had no interest in the effects their greed would have on following generations.
Throughout the next couple decades, the petroleum and automotive industries grew tremendously, both in their economics and political power. Due to our increasing dependency for oil, the US began importing from other countries at low prices. In the early 1970's, the US supply of oil became limited and we had to rely on foreign imports to run our country. In 1973, OPEC, an organization in the Middle East that controls a majority of the world's oil, reduced its output, which caused prices in the US to increase dramatically. With the rising prices of gas, consumers began looking for other methods to support their obsession with travel. So, in 1978, diesel engines began re-gaining popularity and biofuels reentered the consciousness of the country. (NBB, 2005)
Now, almost thirty years later, ideas for alternative fuels are beginning to catch on. Over 200 major fleets in the US now run on biofuels, including US Post Office, US Military, and metropolis transit systems. (NBB, 2005) Hybrid vehicles are being produced by more car companies and sales are increasing throughout the country. Biodiesel is now being produced from many different products: from soybeans and corn in the Midwest, tallow from the slaughter industry, sugar cane in Hawaii and forest wastes in the North West. In Europe, they now have the option for biodiesel at many of their gas stations. Many private groups have caught onto the trend of alternative fuels and have made it their mission to educate people of the uses and technologies involved in using and creating alternative energies.
Despite the resistance of major political and economic powers, biofuel technology and use is beginning to regain its popularity. At this point in history, with increased pollution, global warming, environmental degradation, health problems, and rising prices at the gas pump, the popularity and implementation of biofuels and renewable technology is extremely important for the continuation of our society.

Sayang seribu sayang, bikin Bahan Bakar dari air rupanya belum masuk dalam sejarah alternative fuels.

Seabad Budi Utomo - Tepatkah 20 Mei Jadi Harkitnas ?

Laporan Aboeprijadi Santoso (wartawan Radio Nederland) dari Jakarta 21-05-2008
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut ulang tahun seabad Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas tanggal 20 Mei kemarin, dengan seruan "Indonesia Bisa!". Kata-kata ini diserukannya sampai tiga kali untuk mengajak seluruh bangsa bersemangat optimistis. Celakanya, menjelang kenaikan harga BBM ini, khalayak umum malah menyindir Harkitnas sebagai hari keterpurukan nasional di bawah SBY-JK ("Susah Bbm, Ya Jalan Kaki saja!"). Koresponden Aboeprijadi Santoso pada perayaan harkitnas di museum sekolah kedokteran STOVIA di Kwitang, Jakarta mewawancarai sejarawan Rushdy Hussein.Sejarawan Rushdy Hussein menunjuk, hari lahir Boedi Oetomo 20 Mei 1908 pertama kali dirayakan pada tahun 1948, ketika Republik yang baru ini, terancam terpuruk akibat perpecahan. Kini, harkitnas jadi kontroversi. Presiden Soekarno pada tahun 1948 sudah mengimbau agar tanggal tersebut kelak ditinjau kembali. Jadi, 20 Mei belum tentu tepat sebagai lambang kebangkitan nasional.

Rushdy Hussein [RH]: Ya, hati saya juga melankolik dalam rangka peringatan 100 tahun ini. Sesungguhnya ada yang perlu kita garisbawahi. Kita itu melaksanakan peringatan baru 60 kali.
Aboeprijadi Santoso [AS]: Artinya yang pertama kali tahun 1948.
RH: Tahun 1948. Jadi, ketika itu Hatta baru saja diangkat sebagai perdana menteri, akhir bulan Januari. Amir Sjariffudin sudah selesai. Ketika itu golongan oposisi yang berseberangan dengan pemerintah mengadakan apa yang disebut FDR, Front Demokrasi Rakyat, yang menyatakan pemerintah salah jalan. Perjanjian Renville itu satu kesalahan besar yang merugikan republik.
AS: Perjanjian Renville kan ditandatangani oleh Amir Sjariffudin, pemimpin FDR?
RH: Betul. Amir Sjariffudin menyesal menandatangani hal tersebut. Karena itu memperburuk keadaan. Membuat sebetulnya keadaan republik ini sudah jatuh ketiban tanggal pula. Jadi pada saat itu ada eksponen para elite Indoneisa awal, adalah Ki Hadjar Dewantoro, pendiri Indische Partij dan satu lagi adalah dokter Radjiman. Keduanya itu menghadapi menteri PDK Mr. Ali Sastroamidjojo, membicarakan keterpurukan republik pada tahun 1948. Dan rupa-rupanya hal itu dibawa kepada Bung Karno dan Perdana Menteri Hatta. Lalu mereka mencari acuan supaya bangsa ini bisa termotivasi, mau menyatukan pikiran. Karena republik pada tahun 1948 di pinggir jurang. Seperti telor di ujung tanduk. Dan memang dalam proses kita akan ditiadakan oleh Belanda yang sudah bekerjasama dengan negara-negara bagian, tentunya ya. Kemudian dicarilah dan disepakati bahwa peristiwa lahirnya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908 diangkat sebagai hari kebangunan nasional. Dan proses selanjutnya adalah membentuk panitia, ketuanya adalah Ki Hadjar sendiri dan anggotanya semua partai politik. Dengan harapan partai politik yang lagi bertengkar ini di dalam wadah itu bisa memiliki kesatuan pendapat melawan Belanda. Misalnya wakil Ki Hadjar adalah Tjoegito, PKI, kemudian dari Masyumi juga, dari PNI, alhasil acara itu diselenggarakan tingkat nasional dan internasional. Di Surakarta itu ada satu monumen, namanya Patung Lilin, Persatuan Partai Politik Indonesia. Kumpulan partai-partai politik. Tugu Lilin itu pada tahun 1933 dilarang oleh Belanda. Nah, tahun 1948 ini menarik, ketika kita dalam situasi yang mencekam, di Solo itu banyak pasukan Hijrah, Siliwangi dan sedikit banyak terjadi konflik juga dengan pasukan yang ada di sana. Itu bisa mengadakan satu pawai bersama. Mengadakan acara-acara pertandingan- pertandingan, ziarah ke makam-makan. Alhasil 20 Mei tahun 1948 itu ada citra barulah, pemikiran-pemikiran baru.
Nah, yang perlu dipertanyakan adalah kenapa Boedi Oetomo. Yang menarik adalah ketika resepsi malam hari, Bung Karno berpidato yang namanya satu machtspolitiek, bagaimana kita menghidupkan semangat politik golongan rakyat untuk melawan Belanda.
AS: Machtspolitiek, politik kekuasaan?
RH: Politik kekuasaan dan tentu bagaimana persatuan. Persatuan kesatuan ini menjadi begitu penting pada saat itu ya. Karena kita tidak memiliki apa-apa kecuali persatuan. Tapi dia menggarisbawahi, andaikata bisa diselenggarakan peringatan kebangkitan nasional ini pada tahun-tahun mendatang, cobalah dievaluasi setiap 10 tahun. Maksudnya tentu, apakah benar mengambil angka 20 Mei itu, artinya lahirnya Boedi Oetomo itu tepat. Itu yang dia mau bicarakan. Dan rupa-rupanya kita lupa, sampai hari ini tetap saja secara tradisional menggunakan istilah itu kan lahirnya Boedi Oetomo. Ini menimbulkan polemik sekarang-sekarang ini. Setelah zaman Reformasi, apa betul?
AS: Kira-kira menurut Bung Karno apa yang layak merupakan lambang kebangkitan nasional?
RH: Itu dia mengkaitkan dengan lahirnya elite Indonesia moderen. Sebelum abad ke 20 perjuangan kita bersifat kedaerahan, bersifat kekuatan fisik tanpa memperhitungkan kekuatan otak. Jadi hanya otot yang dipertaruhkan.
AS: Cara tentaralah, ya?
RH: Tentara. Dan orang lupa, perjuangan fisik dengan menggunakan senjata moderen, itu baru sebatas otot, belum otak. Tapi 1908 senang atau tidak senang itu sudah menggambarkan bahwa otak Gerakan etis itu antara lain dengan warna-warni ereschuld itu memunculkan satu peristiwa besar, yaitu pendidikan bagi semua orang di Hindia. Tanpa pilih bulu. Dan pendidikan itulah sebetulnya yang menyadarkan orang
Keterangan gambar : peringatan Kebangkitan Nasional pertama tanggal 20 Mei 1948

Apakah yang dimaksud dengan Kebangkitan Nasional ?

xKebangkitan Nasional dalam uraian sejarah nasional Indonesia berhubungan erat dengan lahirnya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Hal ini terkait pada peristiwa sejarah dengan munculnya kesepakatan diantara sejumlah mahasiswa kedokteran Bumi Putera pada lembaga pendidikan STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen atau Sekolah untuk pendidikan dokter Bumi Putera) pada tanggal 20 Mei 1908 di Weltevreden Batavia (sekarang Jakarta pusat). Mereka telah mendirikan suatu perhimpunan atau organisasi orang-orang Jawa bernama “Boedi Oetomo” yang akan menjadi inti suatu persatuan umum dimasa yang akan datang. Gagasan para pendiri perhimpunan ini dengan cepatnya memperoleh persetujuan serta pengikut disemua badan pendidikan menengah lainnya bagi kaum Bumi Putera, seperti sekolah pertanian (landbouw school) di Buitenzorg (sekarang Bogor), Sekolah Dokter Hewan (veeartsnij school) ditempat yang sama, Sekolah Kepala Negeri (Hoofdenschool) di Magelang dan Probolinggo, Sekolah malam untuk penduduk (Burger avond School) di Surabaya, Sekolah Pendidikan Guru Bumi Putera di Bandung, Yogyakarta dan Probolinggo.
Para mahasiswa STOVIA ini yang berjumlah 7 orang bernama Soetomo, Soeradji, Goenawan Mangoenkoesomo, Soewarno, Goembreg, Mohammad Saleh dan Soelaeman. Walaupun demikian, berdirinya Boedi Oetomo tidak bisa dilepaskan sama sekali dari nama seorang penganjur utamanya bernama Dr Wahidin Soedirohoesodo. Dr Wahidin memerlukan diri mendatangi para mahasiswa ini sehubungan dengan gagasannya untuk mewujudkan sebuah lembaga beasiswa bagi para pemuda Bumi Putera agar bisa melanjutan studinya dengan baik. Dalam diskusi dua generasi anggota masyarakat kedokteran ini dibicarakanlah hal-hal umum tentang masa depan kebangsaan serta perlunya agen-agen perubahan (agent of changes) untuk memelopori pembangunan kebangsaan. Biar bagaimanapun Boedi Oetomo akhirnya merupakan organisasi pertama yang memunculkan elite Indonesia modern yang menggunakan cara-cara berorganisasi model barat.
Meskipun merupakan organisasi lokal yang pertama berdiri, kelompok mahasiswa STOVIA ini tidak menolak untuk bergabung dengan organisasi Boedi Oetomo lainnya khususnya dengan cabang Yogya. Bahkan dalam penghargaannya kepada pihak yang lebih senior, selanjutnya dalam tatanan organisasi pusat, Boedi Oetomo STOVIA menjadi cabang Weltevreden.
Dalam perkembangannya, Boedi Oetomo mampu berkembang pesat sebagai organisasi berbasis kebudayaan terutama setelah kongresnya yang pertama pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di gedung Mataram Yogyakarta. Sehingga mampu menapak lebih lanjut sejalan dengan perubahan-perubahan dalam negeri maupun perubahan global saat itu. Pada tahun 1917, dalam menyongsong dimunculkannya Dewan Rakyat atau Volksraad, Boedi Oetomo berubah menjadi Partai Politik. Namun, Boedi Oetomo pasca kongres pertamanya itu bukanlah organisasi yang sejalan dengan pikiran para pendirinya. Ini terlihat dari kuatnya dominasi kaum ningrat dan ikut campurnya hegemoni Kolonial. Bukan hal aneh Boedi Oetomo kemudian menjadi partai Co (Koperatif) yang bekerja sama dengan Kolonial dan pada menjelang perang dunia ke II, bergabung dengan organisasi lain membentuk Parindra (Partai Indonesia Raya) yang jelas-jelas berada dipihak politik Kolonial, meskipun bercita-cita kemerdekaan juga.
Diluar negeri kebanyakan agen perubahan sebuah tatanan sosial-budaya kebangsaan adalah dari kalangan profesi hukum. Tapi di Indonesia, tidak saja dalam perintisan kemerdekaan 1908 - 1945, tapi juga dalam mempertahankan kemerdekaan 1945 – 1949, mereka banyak dari kalangan Kedokteran. Tersebut sejumlah nama yang aktif dalam perjuangan militer maupun perjuangan diplomasi, seperti Dr A.K Gani, Dr Leimena, Dr Soedarsono, Dr Halim, Dr Abdurachman Saleh, Dr Tjoa Sek Ien, Dr Kariadi, Dr Darma Setiawan, Dr Bahdar Djohan, Prof Dr Mochtar, Dr Muwardi, Dr Rajiman Wediodiningrat, Mahasiswa Subianto Djojohadikusumo, Suroto Kunto, Daan Jahja, Taswin, Dr Soejono Judodibroto, Eri Sudewo dan masih banyak lagi.
Demikian pula pada seratus tahun yang lalu, pada awal Abad ke XX, bukanlah sebuah kebetulan telah terjadi sebuah langkah baru untuk memberi makna pada perjuangan kebangsaan itu. Tersebut nama-nama Dr Cipto Mangunkusumo, Dr Sitanala, Dr Laoh, Dr Latumeten, Dr Abdul Rivai, Dr Tehupeiory kakak beradik, dll. Termasuk dalam lingkungan ini adalah para mahasiswa STOVIA yang tidak sempat mengahiri studinya seperti Suardi Surjaningrat, Tirto Adhisurjo dan Abdul Muis. Karena aktifitasnya berlebihan diluar pendidikan, ketiganya kemudian mengabdikan dirinya pada bidang lain yang tidak kalah pentingnya dalam kemajuan bangsa. Suardi kemudian menjadi tokoh pendidikan dan mendirikan Taman Siswa, Tirto Adhisurjo menjadi tokoh pers dan pendiri Sarikat Dagang Islam, Abdul Muis adalah tokoh politik kebanggaan Sarikat Islam dan anggota Volksraad. Salah seorang tokoh Sarikat Islam lainnya jebolan sekolah dokter NIAS (Nederlands Indisch Art School) di Surabaya adalah Karto Suwirjo. Ketika pada tahun 1927 STOVIA ditutup dan kegiatan pendidikan dokter beralih kepada GH (Geneeskundig Hoogeschool) atau sekolah dokter tinggi, maka sejumlah mahasiswa kedokteran yang tidak mungkin melanjutkan diri, ditawarkan melanjutkan ke bidang pendidikan lain. Sejumlah dari mereka kemudian menjadi ahli hukum. Diantaranya terdapat nama Mohamad Roem, Assaat dan Sudiman Kartohadikusumo. Roem kemudian terkenal sebagai perunding kondang dengan Belanda dan pernah menjabat menteri dalam beberapa kali kabinet RI serta menjadi Komisaris Agung saat RIS. Asaat pernah menjadi ketua KNIP (parlemen RI) dan terahir Presiden RI (anggota federal) dalam periode RIS. Sudiman adalah tokoh aktif pendiri sekolah hukum dan fakultas hukum Universitas Indonesia. Ketiganya memiliki kesamaan pandangan hidup karena ikut aktif pada kongres pemuda ke II di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 yang terkenal dengan Sumpah Pemudanya. Dalam periode Sumpah Pemuda, 1928 sejumlah mahasiswa STOVIA ikut berperan aktif. Selain AK Gani dan Lemeina yang sudah disebut diatas terdapat sejumlah mahasiswa STOVIA lainnya seperti Abu Hanifah, Sukiman, Sarwono, dll. Adalah Satiman Wirjosandjojo kakak Sukiman pada tahun 1915 mendirikan Tri Koro Dharmo (Tiga tujuan Mulia) yang kemudian menjadi Jong Java. Saat pendiriannya itu 50 orang mahasiswa STOVIA langsung menjadi anggota. Jong Java merupakan kekuatan politik pemuda yang nyata dan amat berpengaruh dalam kongres pemuda ke II. Setelah kongres, Jong Java bersama organisasi lainnya berfusi menjadi satu dimana pada tahun 1930 muncullah organisasi Indonesia Muda. Dalam kegiatan selanjutnya Indonesia Muda merupakan wadah pemuda kebangsaan Indonesia yang bersatu
Lalu apa hubungan para agen perubahan ini dengan STOVIA ?. Rupanya sistim pendidikan sejak dokter Jawa (1851) sampai STOVIA (1902) kiprah profesi kedokteran di Indonesia amat melekat dengan masyarakat. Dalam menjalankan profesinya itulah segala keluh kesah bangsa terjajah mampu diserap, dipahami dan merupakan pendorong kuat untuk memikirkan gerakan politik emansipasi. Sejalan dengan maraknya Politik Etis, Pihak Kolonial sendiri sebenarnya melakukan pendidikan barat buat kaum Pri Bumi dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan gerakan politik asosiasi, unifikasi dan asimilasi. Tapi hal tersebut amat sulit tercapai karena sesungguhnya para pelaku Kolonial termasuk para pelaku Pemerintahan Dalam Negeri (Binelandsch Bestuur) yang bangsa Eropah maupun bangsa Pri Bumi menjalankan politik pilih kasih atau tebang pilih bercirikan faham Feodal, serta kerap bercirikan pula politik warna kulit (apartheid). Akibatnya rakyat amat jauh dengan para pemimpinya yang alat Belanda itu. Dan para mahasiswa atau dokter Pri Bumi inilah yang terkait langsung sebagai pemimpin yang mencuat muncul (emergent) dan dibutuhi bangsa Indonesia yang sedang bangkit.
Perlu juga disadari bahwa para guru-guru STOVIA merupakan orang-orang akademisi yang mencintai kebebasan dan kebenaran. Paham-paham liberalisme sebagai warisan Revolusi Perancis bukan tidak mungkin menjadi bahan diskusi sehari-hari yang bisa saja disampaikan pada para murid. Salah satu peristiwa terkenal di STOVIA adalah saat Soetomo akan dihukum karena sikap dan tindakan yang dianggap radikal. Ternyata dia dibela Prof Dr FH Roll, guru besar STOVIA yang berpikran maju. Salah satu kata-kata yang disampaikan dalam sidang para guru untuk pertimbangan nasib Soetomo adalah “ Apakah diantara tuan-tuan yang hadir disini tidak ada yang lebih merah dari Soetomo waktu tuan-tuan berumur 18 tahun ?”. Isilah merah maksudnya tindakan radikal yang merupakan ciri dari Revolusi Komunis di Rusia.
Disarikan dari Buku Kecil yang akan diterbitkan berkenaan dengan PERINGATAN 100 TH KEBANGKITAN NASIONAL, yang diprakarsa oleh PERHIMPUNAN SEJARAH KEDOKTERAN INDONESIA.

Lima Periode Kesederhaan Fatmawati

Pada bidang putih, seukuran meja pingpong yang berdiri tegak, foto reproduksi keluarga presiden pertama RI, Soekarno, terpajang. Yang menarik perhatian, di sebelah foto besar itu terdapat kata-kata dengan huruf warna merah berbunyi: O, Fatma, jang menjinarkan tjahja. Terangilah selaloe djalan djiwakoe, soepaja sampai dibahagia raja. Dalam swarganya tjinta-kasihmoe....Itulah penggalan kalimat rayuan Bung Karno kepada Fatmawati yang tertulis dalam sebuah surat cinta pada 11 September 1941. Fragmen ini menjadi bagian menarik “Pagelaran Foto Film Dokumenter dan Benda Kenangan Fatmawati Soekarno”, yang digelar di Jogja Gallery, Jalan Pekapalan, Alun-alun Utara Yogyakarta, 14-21 April 2008. Sebanyak 124 koleksi foto terpajang rapi di ruang pamer, mulai lantai pertama hingga lantai kedua.Selain foto, diputar pula dua film dokumenter berjudul Bu Fat dalam Kenangan dan Tjinta Fatma, yang merupakan karya dokudrama. Tjinta Fatma mengisahkan masa-masa muda Fatmawati di Bengkulu, kisah percintaan dan pernikahannya dengan Bung Karno, hingga perannya dalam proklamasi kemerdekaan. Pameran ini merupakan rangkaian kegiatan mengenang 85 tahun Fatmawati Soekarno, yang digagas Yayasan Bung Karno sekaligus memperingati Hari Kartini yang jatuh pada bulan April.Kegiatan pertama dilaksanakan pada Februari dan Maret lalu di Jakarta, kemudian di Bengkulu, tanah kelahiran Fatmawati, dan mulai Maret lampau di Yogyakarta melalui kegiatan sosial. Melalui pameran ini, figur fatmawati muncul kembali. Sosok Fatmawati terlihat pada berbagai masa, peristiwa, dan lokasi yang beragam.Benang merah dari seluruh foto yang tampil sepertinya berupaya menunjukkan potret keseharian Fatmawati yang sederhana dan rileks, jauh dari ingar-bingar kemewahan layaknya first lady negara lain. Fatmawati, oleh keluarga, kerabat, dan kawan dekatnya, dikenal luwes bergaul, peramah, dan riang. “Banyak hal yang bisa saya pelajari dari Ibu. Buat saya, dia guru saya,” kata Guruh Soekarnoputra, Ketua Yayasan Bung Karno, ketika membuka pameran.Seluruh foto dalam pameran ini dikumpulkan dan diseleksi Yayasan Bung Karno dan Yayasan Fatmawati. Sumbernya dari koleksi keluarga, yayasan, media cetak, dan pribadi. Foto-foto itu dipajang menurut periode hidup Fatmawati, yakni periode Bengkulu, periode pendudukan Jepang, periode Yogyakarta, periode Istana Merdeka, dan periode Sriwijaya. Periode Bengkulu menampilkan masa muda Fatmawati, yang pada usia empat tahun pernah diramalkan akan mendapat jodoh orang yang kedudukannya tertinggi di negeri ini.Periode pendudukan Jepang mengisahkan Fatmawati, yang setelah menikah dengan Bung Karno, hijrah ke Jakarta. Periode ini termasuk masa-masa lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, Fatmawati menjahit bendera pusaka Merah-Putih pada 1944, hingga proklamasi 17 Agustus 1945. Fatmawati terekam dalam empat bingkai foto hasil bidikan fotografer Frans Mendur selama detik-detik proklamasi.Pada periode Yogyakarta, ketika muncul gejolak revolusi kemerdekaan, berbagai kericuhan, masalah kenegaraan, dan pemberontakan di dalam republik, sehingga ibu kota RI dipindahkan ke Yogyakarta, Fatmawati berhasil membangun tradisi rumah tangga kepresidenan. Fokus paling besar pameran sepertinya berada pada periode ini. Pada periode ini, terdapat foto-foto Fatmawati ketika tinggal di Istana Gedung Agung.Satu di antaranya memperlihatkan Fatmawati ketika mencuci pakaian keluarga di Kali Code, Yogyakarta. Ia juga sering membersihkan dan memangkas rumput di halaman istana. Menurut Guruh, pada masa-masa inilah, banyak kenangan manis yang terekam. “Jakarta memang kota proklamasi, tapi Yogyakarta adalah kota untuk mempertahankan proklamasi,” katanya.Setelah pusat pemerintahan kembali ke Jakarta, dalam pameran ini digolongkan dalam periode Istana Merdeka, foto-foto yang tampil menunjukkan kegiatan Fatmawati mendampingi suaminya dalam kegiatan kenegaraan. Ketika itulah Fatmawati mendapat pengalaman melakukan perjalanan kenegaraan ke luar negeri. Perjalanan ke India, Pakistan, dan Burma menjadi rangkaian kunjungannya yang perdana.Periode Sriwijaya menampilkan potret Fatmawati sehari-hari di rumahnya di Jalan Sriwijaya. Jauh dari ikatan protokoler, dari tempat tinggalnya Fatmawati banyak menggelar kegiatan sosial. Ia juga tak pernah melupakan untuk mengasuh dan membesarkan lima putra-putrinya, yang pada saat itu mulai tumbuh dewasa. Keseharian yang penuh keakraban dengan keluarga hampir dapat dijumpai di sebagian besar koleksi foto.Melalui pameran ini, Yayasan Bung Karno ingin lebih mengenalkan sosok Fatmawati, yang tak berbeda dari kaum wanita biasa lainnya. Sebagai penghormatan, Fatmawati telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Namanya pun dipakai sebagai nama Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta Selatan dan Bandara Fatmawati Soekarno di kota kelahirannya.
Foto : Dari undangan pagelaran diatas.
Oleh : Sigit Indra (Yogyakarta)
Seni, Gatra Nomor 24 Beredar Kamis, 24 April 2008

In Memoriam: Jusuf Ronodipuro

Sepuluh jam setelah mantan Presiden Soeharto meninggal dunia menyusul pula Jusuf Ronodipuro (88), pemimpin prominen Radio Republik Indonesia (RRI) pada jam-jam pertama revolusi. Bila pers luar negeri memberitakan Soeharto menderita multiple organ failure maka Jusuf tutup usia pada pukul 23.20 tanggal 27 Januari 2008 setelah paru-paru, jantung, dan ginjalnya tidak lagi berfungsi. Jika Soeharto dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin siang, maka Jusuf pada hari yang sama dikebumikan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Jusuf, setelah tamat sekolah menengah AMS-B di Batavia di zaman kolonial, bekerja untuk satu perusahaan dagang Belanda (juga pernah bekerja di General Motor). Di zaman Jepang dia pada mulanya bekerja di Pusat Kebudayaan (Keimin Bunka Sidoosho) di bagian Seni Lukis dan di sana mengenal pelukis Affandi, Sudjojono, Agus Djaya, dan Oto Djaya. Kemudian dia pindah bekerja di Hooso Kyoku, stasiun radio Jakarta.
Setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 berita itu dilarang disiarkan oleh badan sensor Nippon Gun Kenetsu Han. Surat kabar Asia Raja di mana saya bekerja tidak dapat menyiarkannya. Tapi, berkat usaha beberapa pemuda nasionalis, seperti, Sjahruddin, wartawan Domai - Indonesia (kemudian Antara), Bachtar Lubis (kemudian Mayor TNI Kepala Penerangan Angkatan Darat) dan Jusuf Ronodipuro, maka teks proklamasi itu "diselundupkan" ke dalam news room Hooso Kyoku, lalu di saat Sodookan (pengawas) Nippon tidak awas dibacakan di depan corong radio oleh Jusuf dan dengan begitu tersiar ke khalayak ramai. Akibat perbuatan nekad itu, Jusuf dan Bachtar berurusan dengan polisi rahasia Jepang Kenpeitai dan "dipermak" oleh algojo-algojo Nippon itu.
Pada 11 September RRI didirikan dengan resmi dan mula-mula Dr Abdurachman saleh, kemudian Jusuf menjadi Kepala RRI Jakarta sampai 21 Juli 1947, tatkala Belanda melancarkan aksi militernya yang pertama terhadap Republik dan menguasai sepenuhnya stasiun radio Jakarta. Ketika berlangsung perundingan antara delegasi RI dengan delegasi Belanda di bawah supervisi PBB melalui Komisi Tiga Negara (KTN), maka Jusuf bertugas sebagai liaison-officer dari delegasi Indonesia dan konkretnya sebagai asisten Mr Soedjono yang menjabat sebagai Sekjen Delegasi Indonesia. Menjelang pecahnya aksi militer Belanda kedua 19 Desember 1948, Jusuf Ronodipuro mengalami saat-saat yang tegang.Wapres Hatta mengirimkan aide memoire kepada delegasi Belanda untuk meminta agar perundingan yang telah macet dapat dibuka kembali. Padal 16 Desember, Jusuf bersama Merla Cochran, wakil Amerika dan Ketua KTN PBB terbang ke Yogya membawa reaksi Belanda yang berpendirian tidak ada gunanya meneruskan perundingan, kecuali bila pemerintah Indonesia segera menerima usul-usul Belanda. Jawaban itu harus diberikan oleh Republik selambat-lambatnya pukul 10.00 waktu Jakarta tanggal 18 Desember. Pada pukul 21.00 tanggal 18 Desember Jusuf menerima telepon dari Istana Rijswijk. Dia diminta mengambil sepucuk surat yang dialamatkan kepada delegasi Indonesia. Surat itu dibawanya ke rumah Mr Soedjono. Mereka terkejut sekali membaca isinya. Sebab di situ Belanda menyatakan bahwa "mulai pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 tiada lagi terikat kepada ketentuan-ketentuan gencatan senjata". Jusuf diinstruksikan segera mengawatkan isi surat Belanda tersebut kepada Wapres Hatta di Yogyakarta. Tetapi, operator telegram tidak dapat mengirimkannya, karena semua komunikasi dengan Yogya telah diputuskan atas perintah Istana Belanda. Saat itu sudah pukul 22.00, tinggal dua jam lagi menjelang deadline ultimatum Belanda. Tanpa pikir panjang, Jusuf naik jip tancap gas menuju Hotel des Indes, tempat menginap Merle Cochran. Setelah pintu diketuk Cochran muncul mengenakan piyama. Setelah Jusuf memberitahukan kesulitannya mengirim telegram ke Yogya, Cochran berkata dengan marah damn it, kit harus ke Yogya sekarang". Ketika Cochran dan Jusuf tiba di Kemayoran awak pesawat terbang Amerika melaporkan bahwa pesawat itu tidak mendapat izin meninggalkan landasan terbang. Cochran marah sekali mendengar berita itu. Jusuf kembali ke rumah Mr Soedjono, tapi sebelumnya dia singgah di rumah Prof Supomo di Jalau Riau. Supomo terkejut membaca isi surat delegasi Belanda. Waktu telah lewat tengah malam. Supomo dan Jusuf pergi ke rumah Soedjono dan kemudian mereka menyusun isi telegram dan laporan untuk dikirimkan kepada Dr Sudarsono dan Mr Alex Maramis di New Delhi melalui Konsul Jenderal India di Jakarta.
Pada Minggu, 19 Desember pukul 06.00, Radio Batavia menyiarkan pidato Wakil Mahkota Agung Dr Beel yang menyatakan telah dimulai aksi militer di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik. Jusuf Ronodipuro melukiskan pengalamannya pada 18 Desember 1948 itu dengan kata-kata, "Republik telah diserang tanpa pemberitahuan".
Itulah kisah pengalaman Jusuf 60 tahun yang lalu. Setelah bekerja sebagai pegawai di Kementerian Penerangan, dia kemudian pindah menjadi diplomat. Ia menjabat sebagai Atase Penerangan pada KBRI di London, ketika BM Diah menjadi dubes. Ia pindah ke New York menjadi anggota perwakilan Indonesia di PBB ketika dubesnya Soekardjo Wirjopranoto. Dari sana dia menjadi Minister-Councillor pada KBRI di Manila. Sekembalinya di Jakarta pada awal 1970-an Jusuf diangkat sebagai Sekjen Departemen Penerangan. Sesudah itu dia diangkat menjadi Duta Besar RI di Argentina. Setelah pensiun, Jusuf aktif di Dewan Harian Angkatan 45 yang bermarkas di Jalan Menteng 31, Cikini Raya, Jakarta. Dia jadi Sekretaris ketika Angkatan 45 dipimpin mantan KSAD Jenderal Surono. Jusuf Ronodipuro adalah teman sebaya yang terakhir meninggalkan saya. Seratus hari yang lalu teman saya yang lain Soedarpo Sastrosatomo, tutup usia. Jusuf adalah insan yang baik, the good guy, santun, berprofil rendah, dan bertutur moderat. Namun, kadang-kadang dia membukakan hatinya lalu bercerita kepada saya. Pada suatu hari dia mendampingi Jenderal Surono sebagai Sekretaris Dewan Harian Angkatan 45, mengunjungi Presiden Soeharto untuk meminta persetujuan mengenai desain mata uang dari emas yang hendak dibuat memperingati HUT ke-50 RI. Pada desain gambar itu terlukis kepala dua presiden, yakni Soekarno dan Soeharto. Setelah dilihat oleh Soeharto komentarnya hanyalah "kenapa dua, Satu saja cukup". Sebagai orang Jawa tentu Surono paham apa maksudnya. Lalu ditanyakan bagaimanakah baiknya gambar bapak presiden itu? Soeharto menjawab, "itu lho, seperti gambar yang ada di uang kertas itu". Maksudnya, gambar Soeharto di tengah rakyat yang duduk di depannya. Jusuf ternganga mendengar keterangan Soeharto itu yang menunjukkan sekali bagaimana wataknya. Jusuf mau ngomong, tapi kakinya diinjak oleh Surono. Hssstt, diam bae. "Selamat jalan temanku, Ucup."
Oleh Rosihan Anwar

Penulis adalah wartawan senior