Monday, 27 December 2010

Penerima hadiah Nobel Kedokteran, Eijkman


Christiaan Eykman (11-08-1858, Utrecht) sekolah kedokteran di UVA (Universiteit van Amsterdam) Belanda dan lulus pada tahun 1883. Setelah lulus berangkat ke Hindia Belanda sebagai opsir kesehatan (officier van gezondheid) dan ditempatkan di Cilacap kemudian di Padang Sidempuan. Tahun 1885 kembali ke Belanda atas cuti sakit dan sempat terkait pada bagian bakteriologi. Pada tahun 1886 dia kembali lagi ke Hindia untuk bekerja sebentar dalam penelitian pada komisi penyakit beri-beri dibawah pimpinan Pekelharing dan Winkler . Tahun 1889 kembali lagi ke Hindia dan bekerja pada Laboratorium Pathologi Anatomie dan Bacteriologie yang kemudian bernama Eykman-Instituut . Dalam kesempatan kali ini dia juga diangkat sebagai direktur dan dokter pada sekolah dokter Jawa (Jawa-school). Penelitian yang dilakukannya dibidang polyneuritis membawanya kepada penelitian penyakit Beri-beri. Dimana ternyata penyebab Beri-beri adalah kekurangan vitamin B. Tahun 1898 dia kembali lagi ke Belanda dan mengajar di Universitas Utrecht sebagai guru besar . Pada tahun 1929 mendapatkan hadiah Nobel kedokteran pada bidang faal terkait penelitiannya waktu di Hindia yaitu Beri-beri

Saturday, 25 December 2010

Garuda Pancasila Rancangan Sultan Hamid II

Sintang-KOTA, (kalimantan-news) Sumber: www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=2003

Satu fakta sejarah baru terungkap kembali. Yaitu tentang lambang negara burung garuda. Selama ini burung garuda (Pancasila) dinyatakan sebagai lambang negara dan merupakan kreatifitas sejumlah tokoh nasional. Sebut saja Soekarno, mantan presiden pertama republik ini. kemudian ada versi kedua, bahwa burung garuda merupakan hasil kreasi dari Sultan Hamid II. Hal inilah yang kini tengah diperjuangkan Kalbar ditingkat Nasional. Namun fakta baru muncul dari kerajaan Sintang. Kerajaan yang pernah disebut-sebut sebagai kerajaan terbesar ke dua di region Kalimantan ini setelah kerajaan Kutai. Raja Sintang H.R.M.Ichsani Ismail Tsyafioeddin dalam sebuah ritual adat kerajaan melayu pada pernikahan salah satu keponakannya mengatakan bahwa sultan hamid II yang disebut-sebut sebagai pencetus ide lambang negara ini telah meminjam lambang kerajaan Sintang. Tepatnya di tahun 1948 dan dibawa ke pontianak. Sultan Hamid II sendiri merupakan putra pertama raja kerajaan Pontianak sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Untuk hal ini sultan Sintang dan tokoh sepuh yang masih kerabat keraton Gusti Djamadin mengaku masih menyimpan dokumen peminjaman lambang kerajaan Sintang oleh Sultan Hamid II tersebut. Lambang kerajaan Sintang sendiri yang kini masih tersimpan di istana Al Muqqaromah Sintang ada berupa patung burung yang memang sama dengan lambang negara kita saat ini. Patung burung itu sendiri menurut Gusti Djamadin dibuat oleh seorang putra Dayak yaitu Sutha Manggala di masa kerajaan Sultan Abdurrahman. Patung tersebut disyahkan sebagai lambang kerajaan Sintang tahun 1887. Gambar patung burung yang kemudian dijadikan sebagai lambang kerajaan Sintang ini menurut penuturan Gusti Djamadin diambil dari salah satu bagian gantungan gong dari bagian seperangkat gamelan yang dijadikan barang hantaran lamaran Patih Lugender kepada putri kerajaan Sintang Dara Juanti. Pada bagian gantungan gong terdapat ukiran menyerupai burung garuda. Memiliki dua kepala yang berlawanan pandang. Satu kepala asli burung namun satu lagi menyerupai kepala manusia. Sedangkan pada lambang kerajaan Sintang kepala patung diukir menyerupai kepala manusia.
Jika benar cerita ini, dan kerajaan Sintang memang masih memiliki bukti-bukti sejarah, maka siapa yang pertama kali mencetuskan lambang dari negara ini akan menemui babak baru. Pasalnya selama 60 tahun kerajaan Sintang mengalami masa vacuum. (phs). Foto selipan, Sultan Hamid ke II dimasa tuanya dengan sketsa burung garuda yang kemudian menjadi lambang negara Republik Indonesia Serikat.


Sunday, 19 December 2010

Kisah yang Hampir Tidak Diingat

Kompas Cetak Minggu, 19 Desember 2010

Wajah Ismael Hassan (84) berseri-seri. Pada Sabtu (18/12), di Kompleks Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam Al-Azhar, Rawamangun, Jakarta Timur, ia sibuk menerima ucapan selamat dari koleganya dan orang-orang lain yang menghadiri peringatan 62 tahun Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Memakai setelan jas berwarna gelap, ia juga kelihatan tangkas melayani permintaan sejumlah orang yang mengajaknya berfoto bersama. Ismael adalah orang yang paham bagaimana para tokoh Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) berjuang di hutan-hutan belantara di Sumatera Barat. Bersama tokoh PDRI, ia ikut berpindah-pindah tempat hunian guna menghindari kejaran Belanda.

Ismael juga mengetahui persis alotnya perundingan Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara dengan delegasi utusan Soekarno-Hatta pada fase akhir PDRI. Perundingan itu bertujuan melunakkan hati Sjafruddin agar mau datang ke Yogyakarta, mengembalikan mandat pemerintahan kepada Soekarno-Hatta. Dalam perundingan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, itu, Ismael bertindak sebagai notulis. Di sela-sela makan siang seusai acara peringatan, Ismael mengatakan, PDRI merupakan salah satu mata rantai eksistensi Republik Indonesia. Berkat PDRI, pemerintahan Republik Indonesia memiliki kesinambungan. PDRI dibentuk atas perintah Presiden Soekarno-Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 19 Desember 1948. Serbuan Belanda ke Ibu Kota Yogyakarta membuat kedudukan Dwitunggal itu berada di ujung tanduk. Untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, dibentuklah PDRI yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Tidak lama setelah memberikan mandat kepada Sjafruddin sebagai Ketua PDRI, Soekarno-Hatta ditangkap pasukan Belanda. Selain Sjafruddin, yang menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dalam pemerintahan Soekarno-Hatta, ada delapan orang lain duduk dalam PDRI. Mereka antara lain Jenderal Sudirman sebagai Panglima Angkatan Perang PDRI dan Mr AA Maramis yang menjabat Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India. PDRI berakhir pada 13 Juli 1949. Selama tujuh bulan melaksanakan mandat, tokoh PDRI di Tanah Air berpindah-pindah tempat hunian guna menghindari kejaran pasukan Belanda. Seminggu sebelum penyerahan kembali mandat, delegasi utusan Soekarno-Hatta yang antara lain terdiri dari Moh Natsir dan J Leimena berunding alot dengan Sjafruddin. ”Waktu itu, Sjafruddin mempertanyakan mengapa PDRI tidak diajak dalam perundingan Roem-Royen (Mei 1949),” ujar Ismael. Hal lain yang dipertanyakan oleh Sjafruddin adalah isi perjanjian Roem-Royen yang melemahkan republik. ”Keberatan utama Sjafruddin sebenarnya terletak pada perjanjian Roem-Royen itu,” ujar Ismael. Namun, Sjafruddin akhirnya bersedia mengembalikan mandat pemerintahan kepada Soekarno-Hatta pada 13 Juli 1949. Sjafruddin dan tokoh PDRI lainnya mendarat di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta, pada 10 Juli 1949.

Kurang dikenal

Fragmen PDRI dalam bentang sejarah perjuangan Indonesia mungkin kurang begitu dikenal. ”Hampir tidak diingat lagi. Peran mereka tidak mendapat sorotan,” kata sejarawan Hilmar Farid dalam kesempatan terpisah. Baru pada tahun 2006, tanggal terbentuknya PDRI, yakni 19 Desember, dinyatakan oleh Pemerintah RI sebagai Hari Bela Negara. Ini merupakan pengakuan luas pemerintah akan peran PDRI setelah ditunggu- tunggu selama berpuluh-puluh tahun oleh mereka yang pernah aktif dalam PDRI. Mantan Wakil ketua MPR AM Fatwa yang hadir dalam acara peringatan 62 Tahun PDRI itu menegaskan, apa yang dilakukan para tokoh PDRI patut dicontoh oleh generasi politisi ataupun pejabat sekarang. ”Tokoh PDRI berjuang dengan tulus tanpa mengharapkan apa-apa demi negara,” jelasnya.

Bagaimanapun, menurut Hilmar, Sjafruddin akhirnya terlempar dari pusaran kekuasaan di pusat. Lantas, mantan Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri ini memiliki sikap yang berseberangan terhadap pemerintah pusat dengan bergabung bersama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958. Kekuatan PRRI lantas dipukul pemerintah pusat dengan kekuatan militer. Pemerintah pusat melihat PRRI sebagai pemberontakan, tetapi beberapa pendapat menyebut PRRI sebenarnya merupakan ekspresi ketidakpuasan daerah pada pusat.

Peringatan sederhana

Terlepas dari peranan Sjafruddin dalam PRRI yang dianggap sebagai bentuk pembangkangan, PDRI perlu mendapat sorotan lebih layak dalam panggung sejarah Indonesia. Pada periode PDRI ada sejumlah orang yang dengan gigih, tanpa mengharapkan pamrih apa pun, berlarian di hutan, bukan sekadar untuk menyelamatkan diri sendiri, melainkan untuk memastikan bahwa pemerintahan RI tetap eksis di tengah tekanan Belanda. Peringatan 62 tahun PDRI sendiri berlangsung bersahaja di Kompleks Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam (YAPI) Al-Azhar, Rawamangun, Jaktim. Setiap tahun, peringatan PDRI memang selalu dilakukan di sana, dengan diprakarsai oleh Ismael, ketua sekaligus salah satu pendiri YAPI. Tidak ada pejabat negara atau politisi beken yang hadir. Namun, mereka semua dengan tulus mengenang orang- orang yang pernah memberi warna cukup penting dalam sejarah Indonesia itu. (A TOMY TRINUGROHO)

Komentar:

Tulisan untuk memperingati peristiwa jatuhnya kota Yogya 19 Desember 1948, hendaknya juga untuk mengangkat sejarah Perintah Kilat Jenderal Soedirman. Itulah peristiwa apa yang kita kenal sebagai "Perang Rakyat Semesta". PDRI baru berdiri tanggal 22 Desember 1948. Sesungguhnya semua ini berada dalam koridor Sejarah Nasional dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yaitu 1. Yogya diserang, Pak Dirman memiimpin gerilya yang berlaku untuk seluruh tanah air. 2. Surat mandat dikirim Hatta, satu untuk Sjafroedin di Bukit Tinggi dan satu lagi untuk Maramis di New Delhi. 3. Presiden, wakil Presiden/Perdana Menteri dan sejumlah Menteri ditawan di Sumatera. Meskipun sebagai tawanan, nyatanya Belanda, BFO, KTN, Sri Sultan HB IX datang ke Bangka untuk bertemu dengan para pemimpin bangsa ini. 4. Palar selaku wakil PDRI di PBB melakukan perjuangan diplomasi didunia internasional. Dan jangan lupa peranan para pemimpin Aceh dibawah Panglima Daud Bereh yang berjuang demi tegak berdirinya PDRI. Aceh tidak pernah tersentuh oleh tangan musuh. Kalau mau saat itu Aceh bisa merdeka atau melepaskan diri....tapi itu tidak dilakukan demi NKRI.....Bukan Main. Referensi "Modal Perjuangan Kemerdekaan" (Perjuangan Kemerdekaan di Aceh 1947-1948) diterbitkan oleh Lembaga Sejarah Aceh 1990, penulis TA Talsya

Wednesday, 15 December 2010

Dokter Wajib Ikuti Praktik Lapangan


Melihat tulisan KOMPAS Cetak tanggal 16 Desember 2010 tentang "Dokter wajib ikuti praktek lapangan", dimana dikatakan dokter yang baru lulus akan ikut Program Internship yaitu bekerja di Rumah sakit dan Puskesmas selama 1 tahun serta bekerja dibawah pengawasan. Saya jadi ingat pendidikan dokter Pribumi periode STOVIA. Rasanya saat itu tidak ada masalah dalam pendidikan dan penempatan dokter. Apa sekarang dokternya terlalu banyak atau karena mereka tidak mau ditempatkan menurut aturan.

Saturday, 11 December 2010

Surat Bung Karno tanggal 8 Agustus 1949

Surat Pak Dirman ini ditulis Bung Karno sekitar tanggal 9 Agustus 1949. Surat ditujukan kepada Pak Dirman yang isinya sebagai pengantar untuk sejumlah bahan pakaian yang dikirim yang bisa dipergunakan Panglima Besar dalam upacara Hari Kemerdekaan ke IV tanggal 17 Agustus 1949. Bisa dimengerti saat itu semua serba memprihatinkan. Para pejabat pemerintah, mulai dari Presiden sampai sebagian Menteri2 nya baru saja lepas dari tawanan Belanda di pulau Bangka. Para perwira TNI juga baru turun dari medan gerilya. Jadi tidak ada pakaian yang pantas dalam upacara peringatan hari Proklamasi tersebut. Demikianlah Presiden mengirimnya bagi Panglima TNI dengan harapan bisa cepat dijahit dan dipakai. Hal ini rupanya dipatuhi dan sebagaimana yang tampak pada tanggal 17 Agustus 1949, Pak Dirman sudah berpakaian rapi . Sungguh bangsa Indonesia saat itu beruntung, karena atas kesadarannya sebagai warga negara Republik Indonesia, sekali lagi untuk yang kedua kali (yang pertama tahun 1946) Sri Sultan membuka kota Yogya bagi para Republiken ini. Sejarah membuktikan jasa dan pengabdian Sultan HB ke IX sungguh amat besar.
Terima kasih pada: htpp//cahdjengkol.muliply.com/journal/item/B2

Friday, 10 December 2010

Dr AK Gani

Adenan Kapau Gani yang Bernama Lengkap Dr. Adenan Kapau Gani (lahir di Palembayan, Agam, Sumatera Barat, 16 September 1905 – meninggal di Palembang, Sumatera Selatan, 23 Desember 1968 pada umur 63 tahun). Dr AK Gani adalah seorang dokter yang pernah melakukan kegiatan medis dalam profesinya. Setelah Lulus dari STOVIA aktif didunia politik (anggota PNI) bahkan pernah main film. Setelah Indonesia merdeka ditunjuk untuk membentuk kesatuan militer di Sumatera, kemudian menjadi Gubernur Militer Sumatera Selatan pada periode revolusi fisik saat Agresi Militer Belanda I dan juga pernah menjadi anggota delegasi Perundingan Linggarjati pada tahun 1946. Di Pemerintahan Republik Indonesia, beberapa kali Gani menduduki kursi menteri. Debut Gani bermula di Masa Kabinet Sjahrir III sebagai Menteri Kemakmuran. Pada masa pemerintahan Amir Sjarifuddin (3 Juli 1947 - 29 Januari 1948), ia menjabat sebagai wakil Perdana Menteri merangkap sebagai Menteri Kemakmuran. Setelah tahun 50-an sekali lagi AK Gani diangkat sebagai Menteri yaitu Menteri Perhubungan. Dia pun pernah menjadi anggota parlemen dan pernah pula menjabat sebagai anggota Konstituante Indonesia ketika lembaga ini pertama kali didirikan. Pada tanggal 9 November 2007, almarhum Mayjen TNI Gani dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebagaimana foto diatas, sebagai mahasiswa AK Gani pernah naksir Maria Ulfah. Rupanya mereka sempat pacaran tapi jodoh rupanya tidak pernah berlanjut. Selanjutnya sebagai dua sahabat berlangsung terus sampai akhir hayat. Ayah Maria Ulfah (Mochamad Achmad) adalah Bupati Kuningan saat itu. Bukan hal aneh kalau atas pengalaman Maria dan Gani, usul untuk perundingan Indonesia-Belanda dilakukan di Linggarjati sebuah tempat wisata di Kuningan Jawa Barat. Sebagai orang yang serba bisa, dan pandai ber bisnis, AK Gani pernah mendirikan Perusahaan Penerbangan Pioneer dengan logo Banteng bersayap. Rupanya Gani tetap setia pada partainya, Partai Nasionalis Indonesia.

Setelah Agresi Militer Belanda 19 Desember 1948

Setelah serangan Belanda ke Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948, Presiden Soekarno, Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohamad Hatta dan sejumlah menteri kabinet RI ditangkap. Dan pada tanggal 22 Desember mereka dibawa ke Sumatera. Kemana akan dibawa ? Tidak satu orangpun dari tawanan ini yang tahu kemana ? Akhirnya pesawat mendarat di lapangan terbang Pangkal Pinang. Setelah rombongan Hatta diturunkan di Pangkalpinang, pesawat bomber B 25 pengangkut tawanan itu meneruskan penerbangan ke barat. Kemudian mendarat di Polonia, Medan, Di situ pejabat-pejabat Belanda sudah menunggu para tawanan penting itu yang terdiri dari Soekarno. H. Agus Salim dan Syahrir, yang langsung dibawa ke Berastagi. Mengenai peristiwa ini Bung Karno bercerita: "Berastagi berarti mengalami kehidupan Bengkulu lagi. Hanya ada beberapa perbedaan. Satu: mereka tidak menamakannya pengasingan. Sekarang istilahnya 'penjagaan untuk keselamatan'. Dua: kami dijauhkan dari istri kami. Dan tiga: kami berada di dalam lingkungan kawat berduri dua lapis dan antara rumah kami dengan kawat berduri enam orang pakai senapan mondar-mandir secara bersambung. Wanita yang memasakkan kami senang kepadaku. Di sore hari kedua kami di sana, dia menyelundup ke kamarku dengan gemetar ketakutan. 'Pak' katanya menggigil, "Saya tadi menanyakan, apa yang akan saya masak untuk Bapak besok dan opsir yang bertugas menyatakan, Tidak perlu. Soekarno akan dihukum tembak besok pagi.' Malam itu penakluk kami menyadari, bahwa Berastagi tidak bisa di-pertahankan. Tiba-tiba berhembuslah perubahan yang besar dalam rencana dan esok paginya di waktu subuh mereka memindahkan kami. Belanda juga tidak menyediakan waktu untuk membunuhku. Berangkatlah rombongan orang buangan menuju Prapat yang ter-letak di pinggir Danau Toba. Semenjak aksi militer pertama Belanda telah menduduki daerah semenanjung kecil ini, yang ditumbuhi oleh pinus yang segar baunya dan sejak itu tetap bertahan di sana. Sebelum perang tempat ini telah dipergunakan sebagai tempat istirahat orang Belanda. Rumahnya indah dan cantik. Dan rumah kami letaknya di ketinggian di ujung semenanjung di atas tebing yang curam menghadap ke danau. Sangat indah pemandangan itu. Pun sukar untuk dimasuki. Di tiga sisi dia dikelilingi oleh air. Di belakang rumah adalah daratan dengan jalan yang berkelok-kelok.", Di Prapat terjadi hal-hal yang kurang enak. Pertama hubungan Soekarno-Sjahrir tiba-tiba berubah kurang baik. Dan pada tanggal 18 Januari Sjahrir diundang Perdana Menteri Drees ke Jakarta. Tanggal 5 Februari Soekarno dan Agus Salim dipindahkan dari Prapat. Mereka dibawa ke Muntok, Bangka; terpisah dari Hatta dan tahanan lainnya yang ditempatkan di Menumbing.Hatta menulis dalam Memoir-nya demikian: "Tanggal 5 Januari, hari Rabu, kami mendengar berita, bahwa Perdana Menteri Drees sudah sampai ke Jakarta. Katanya dia akan meresmikan Pemerintah Peralihan. Tidak lama sesudah itu kami dengar, bahwa Syahrir diminta datang ke Jakarta dari Prapat. Dan setelah diadakan pembicaraan dengan mereka, Syahrir tinggal saja di Jakarta. Dia tidak kembali ke Prapat. Kejadian itu kami bicarakan di Menumbing. Ketika itu aku tegaskan pendirianku, kalau aku diminta datang ke Jakarta aku akan menolak. Bukan aku yang mau bicara dengan Perdana Menteri Drees, tetapi mungkin ia yang perlu dengan aku. Sebab itu dia mesti datang ke Bangka. Sangat kebetulan, bahwa keesokan harinya seorang pembesar Belan­da datang untuk menyampaikan permintaan Drees, supaya aku menjumpainya di Jakarta. Kalau aku tak salah ingat namanya Mr. Gibben. Aku menjawab bahwa Perdana Menteri Drees yang memerlukan aku, sebab itu ia harus datang ke Bangka. Lalu dijawabnya, bahwa PM Drees itu usianya sudah lanjut, jadi berat baginya untuk datang dari Jakarta ke mari. 'Jikalau berat bagi dia untuk datang kemari, ia singgah saja nanti sebentar, kalau ia kembali ke Nederland,' kataku. Aku tetap menolak untuk pergi ke Jakarta. Sementara itu kami mendengar berita radio, bahwa anggota KTN Cochran berangkat ke Amerika Serikat. Hal itu kami bahas. Apakah dia pergi ke sana untuk meminta Kementerian Luar Negeri memberi tekanan kepada Belanda untuk mempercepat penyelesaian masalah Indone­sia?"